Kekalahan Hukum Besar bagi Trump: Pengadilan AS Nyatakan Tarif Global ‘Ilegal’
INFO Kumurkek– Dalam sebuah putusan yang mengguncang dunia perdagangan dan politik Amerika Serikat, Pengadilan Banding Federal untuk Sirkuit Federal (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) pada Jumat (29/8/2025) menyatakan bahwa sebagian besar tarif global yang diterapkan oleh mantan Presiden Donald Trump adalah ilegal. Keputusan bersejarah ini menegaskan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya ketika menggunakan hukum darurat nasional untuk memberlakukan bea masuk masif yang menjungkirbalikkan arus perdagangan global selama dan setelah masa kepresidenannya.
Meskipun merupakan pukulan telak bagi kebijakan “America First” Trump, pengadilan memberikan keringanan dengan mengizinkan tarif tersebut tetap berlaku sementara, memberi waktu hingga pertengahan Oktober bagi pemerintah untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS.
Suara Mayoritas yang Tegas: 7 vs 4
Dari total 11 panel hakim yang memutuskan perkara tersebut, tujuh di antaranya bersuara bahwa pemberlakuan tarif oleh Trump adalah ilegal. Hanya empat hakim yang menyatakan sebaliknya. Rasio ini menunjukkan bahwa mayoritas hakim melihat adanya penyimpangan wewenang yang signifikan. Putusan ini memperkuat keputusan sebelumnya dari Pengadilan Perdagangan Internasional AS (Court of International Trade) pada Mei lalu, yang juga menyimpulkan hal serupa.
Baca Juga: Aktivitas Demo Buruh Depan DPR Sebabkan Penutupan Akses Tol Slipi
Hakim-hakim dalam mayoritas opini menekankan bahwa meskipun Undang-undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) memberikan presiden kewenangan luas untuk menangani keadaan darurat nasional, kewenangan itu tidak secara eksplisit mencakup hak untuk mengenakan tarif atau bea masuk.
“Undang-undang tersebut memberikan wewenang yang signifikan kepada Presiden untuk mengambil sejumlah tindakan sebagai respons terhadap keadaan darurat nasional yang ditetapkan,” bunyi putusan tersebut, “tetapi tidak satu pun dari tindakan ini secara eksplisit mencakup wewenang untuk mengenakan tarif, bea masuk, atau sejenisnya, atau wewenang untuk memungut pajak.”
Akar Permasalahan: Penyalahgunaan IEEPA?
Konteks dari putusan ini berawal dari kebijakan Trump sejak kembali menjabat pada Januari 2025. Dengan menggunakan IEEPA—undang-undang yang dirancang untuk menghadapi ancaman seperti terorisme atau krisis kemanusiaan luar biasa—Trump memberlakukan tarif dasar sebesar 10% terhadap hampir semua mitra dagang AS. Tarif yang lebih tinggi juga diterapkan secara selektif kepada puluhan negara.
Alasan yang digunakan Trump adalah bahwa impor yang tidak terkendali dan praktik perdagangan tidak adil dari negara lain merupakan “keadaan darurat nasional” yang mengancam ekonomi dan keamanan AS. Wewenang serupa juga digunakannya untuk mengenakan tarif terpisah terhadap Meksiko, Kanada, dan China, dengan alasan terkait aliran obat-obatan terlarang yang mematikan.
Bagi para pengkritiknya, penggunaan IEEPA untuk tujuan tarif perdagangan adalah distorsi terhadap maksud undang-undang tersebut. Mereka berargumen bahwa jika Congress menginginkan presiden memiliki kewenangan untuk menaikkan tarif secara sepihak, mereka akan memberikan kewenangan itu secara jelas melalui undang-undang perdagangan, bukan melalui statute darurat nasional.
Dampak Langsung: Ketidakpastian Perdagangan Global dan Gugatan
Putusan ini bukan hanya sekadar kemenangan simbolis bagi para penggugat—yang terdiri dari kelompok bisnis, importir, dan mitra dagang AS. Ini menciptakan gelombang ketidakpastian yang besar.
-
Masa Depan Kesepakatan Dagang: Banyak kesepakatan yang telah dicapai Trump dengan mitra dagang utama, seperti Uni Eropa, dinegosiasikan di bawah ancaman tarif ini. Jika tarif tersebut pada akhirnya dinyatakan ilegal, dasar dari kesepakatan-kesepakatan itu bisa runtuh, berpotensi memicu negosiasi ulang atau bahkan konflik dagang baru.
-
Gugatan Ganti Rugi Besar-besaran: Jika Mahkamah Agung pada akhirnya menegakkan putusan ini, perusahaan-perusahaan AS yang telah membayar miliaran dolar dalam bea masuk tersebut berhak untuk menuntut pengembalian dana (refund) dari pemerintah federal. Ini akan menjadi beban finansial yang sangat besar bagi negara.
-
Pembatasan Kekuasaan Eksekutif: Putusan ini berpotensi menjadi preseden penting yang membatasi kewenangan presiden masa depan dalam menggunakan hukum darurat untuk kebijakan yang tidak secara langsung terkait. Ini adalah pertarungan tentang pemisahan kekuasaan (checks and balances) antara Congress yang memiliki kuasa atas perdagangan dan Presiden.
Jalan ke Depan: Pertarungan di Mahkamah Agung
Dengan waktu yang diberikan hingga pertengahan Oktober, bola kini berada di pengadilan pemerintah Trump untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Pertarungan hukum di tingkat tertinggi ini akan sangatlah sengit.
-
Pihak Trump akan berargumen bahwa ancaman terhadap keamanan ekonomi nasional adalah nyata dan presiden memerlukan fleksibilitas yang luas, termasuk dalam hal perdagangan, untuk menanggapinya. Mereka akan menekankan pada preseden di mana kewenangan eksekutif luas diberikan dalam situasi darurat.
-
Pihak Penggugat akan bersikukuh bahwa konstitusi dengan jelas memberikan wewenang perpajakan dan perdagangan kepada Congress, dan presiden tidak boleh menggunakan celah hukum untuk mengambil alih wewenang itu.
Putusan Pengadilan Banding Federal ini adalah babak baru dalam drama panjang pertarungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta antara proteksionisme dan perdagangan bebas. Keputusan “ilegal” terhadap tarif Trump adalah pengingat kuat bahwa bahkan presiden sekalipuun tidak berada di atas hukum dan harus beroperasi dalam batas-batas wewenang yang diberikan oleh konstitusi.
Seluruh dunia kini menunggu dengan waspada: akankah Mahkamah Agung membatalkan putusan ini dan mengukuhkan kewenangan presiden, atau mereka akan menegakkan putusan pengadilan banding dan memaksa perubahan fundamental dalam kebijakan perdagangan AS? Jawabannya akan menentukan lanskap ekonomi global untuk tahun-tahun yang akan datang.
