INFO Kumurkek – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa keadilan prinsip utama pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan. Ia menyampaikan hal ini di hadapan para pejabat negara yang menghadiri acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (07/03/2026).
Dalam forum tersebut, Nusron Wahid mengingatkan seluruh pejabat agar selalu berpegang pada aturan dan menjauhkan diri dari prasangka dalam setiap kebijakan yang mereka ambil.
“Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Menteri Nusron.
Nusron menekankan bahwa seorang pemimpin harus mampu memisahkan perasaan pribadi dari keputusan yang berpijak pada hukum dan fakta. Sentimen serta prasangka justru merusak kepercayaan publik terhadap seorang pemimpin.
Baca Juga : Rumor Pemain Diaspora, PSSI Tanggapi Permintaan Herdman
Ia juga menjelaskan bahwa keadilan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan praktik nyata yang harus pemimpin terapkan setiap hari. Pemimpin yang adil tidak memandang latar belakang, jabatan, maupun hubungan personal ketika mengambil keputusan.
Lebih lanjut, Nusron menyebutkan bahwa aturan yang ada berfungsi sebagai panduan agar setiap keputusan tetap objektif dan dapat pemimpin pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tanpa kepatuhan terhadap aturan, keadilan hanya akan menjadi slogan kosong.
Acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama ini berlangsung hangat dan penuh keakraban. Berbagai pejabat negara dari sejumlah instansi turut hadir untuk mempererat hubungan antarlembaga sekaligus menyerap pesan penting dari para tokoh yang hadir.
Pesan Menteri Nusron ini sangat relevan di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang bersih saat ini. Masyarakat menghendaki pemimpin yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral tinggi. Keadilan prinsip utama pemimpin bukan sekadar wacana, melainkan komitmen nyata yang harus hadir dalam setiap tindakan dan kebijakan.
